BANTEN, GEGER BANTEN.COM – Pemerintah Provinsi Banten menetapkan peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) dan pemerataan infrastruktur sebagai isu strategis dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2027.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendorong penurunan angka kemiskinan dan pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berdampak.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi dalam Rapat Paripurna DPRD Banten dengan agenda Penjelasan Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (6/10/2026).
Deden mengatakan, peningkatan kualitas SDM akan dilakukan melalui penguatan sektor pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan nondiskriminatif. Upaya tersebut juga diperkuat dengan optimalisasi pelayanan kesehatan.
“Kedua sektor dasar ini menjadi sangat penting dalam mewujudkan SDM yang berdaya saing tinggi,” ujar Deden.
Selain penguatan SDM, Pemprov Banten akan melanjutkan pembangunan dan pemerataan infrastruktur secara bertahap dan berkesinambungan.
Menurut Deden, ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan konektivitas masyarakat sehingga aktivitas ekonomi menjadi lebih efisien dan produktif.
Pemerataan infrastruktur juga diharapkan membuka peluang pemanfaatan potensi lokal di berbagai daerah, termasuk sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hingga ekonomi kreatif.
“Hal itu juga tentu harus didukung oleh kinerja birokrasi yang berdampak, berkualitas, serta adaptif,” tuturnya.
Di sisi lain, Pemprov Banten tetap menempatkan penurunan kemiskinan dan pengangguran sebagai bagian dari program strategis pembangunan 2027.
Deden menyebut, target tersebut tetap diupayakan meski terdapat prediksi tekanan fiskal pada 2027. Pemerintah daerah akan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor-sektor potensial yang selama ini dinilai belum maksimal.
“Kita akan mengoptimalkan sektor-sektor potensial yang selama ini belum dimaksimalkan,” pungkasnya.
Pemprov Banten selanjutnya akan menuangkan arah kebijakan tersebut dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 bersama DPRD Banten.(Roni alfa)
